"Tragedi 1965 memang harus dikuak guna memudahkan proses rekonsiliasi."
Letnan Jendral TNI (Purn). Agus Widjojo (sekarang Gubernur Lemhanas) adalah salah seorang Jendral pemikir idealis, cerdas, Nasionalis dan punya Rasa kemanusiaan yang tinggi (..Saya tidak membandingkan dengan Jendral yang mencium PKI bangkit lho..), beliau adalah tokoh yang mengusulkan reformasi TNI dan penghapusan Dwi fungsi ABRI serta Melarang TNI berpolitik praktis, pada tahun 2000 ketika Itu beliau menjadi Ketua Fraksi ABRI dan Wakil Ketua MPR RI di era Presiden K.H. Abdurahman Wahid.
Beliau adalah putra sulung dari Mayor Jendral (anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang diketahui sangat dekat dengan Jendral (anumerta) Ahmad Yani, beliau adalah Inspektur Hukum Militer atau Kepala Jaksa Militer.
Seperti diketahui Jendral Sutoyo adalah korban G30 S PKI yang diculik dari rumahnya dan ditemukan meninggal setelah jenazahnya diangkat dari sumur Lubang Buaya di Jakarta Timur.
"Saat itu saya tidak tahu jelas perseteruan politik antara TNI Angkatan Darat dan PKI, dan kenapa ayah saya dibunuh,” kata Agus yang nantinya mengikuti jejak sang ayah dengan berkarier di dunia ketentaraan hingga kini menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). “Pada waktu itu memang tidak mudah membuat kesimpulan atau anatomi tentang apa hakikat peristiwa ini dan siapa saja yang terlibat. Itu tidak bisa,” lanjutnya kepada CNN Indonesia. “…
Semua simpang siur, dan saya rasa itu bagian dari sikap publik yang tidak tahu-menahu, kecuali yang terlibat di dalam gerakan, ataupun pihak yang terkait di dalamnya,” kata anak sulung Brigjen Sutoyo ini. Dari surat-surat kabar yang dibacanya setelah kejadian tersebut, Agus hanya tahu bahwa 7 perwira Angkatan Darat, termasuk ayahnya, diculik tanpa disertai penjelasannya secara lebih detil.
Agus baru memahami peristiwa G30S lama setelah itu, saat ia sudah menjadi perwira militer, “Saya mencari informasi dari berbagai surat kabar umum, mengandalkan sumber-sumber informasi terbuka yang kemudian saya cerna dan analisis. "Saya tahu dalang pembunuhan itu setelah mencari tahu,” ucapnya. Sebagai anak pahlawan revolusi yang menjadi korban G30S, Agus tidak menyimpan dendam.
Ia bahkan memprakarsai pembentukan Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang di antaranya menaungi anak-anak dari kedua belah pihak. Tahun lalu, ia juga menjadi panitia pengarah simposium tentang 1965 yang sedianya menjadi salah satu pijakan untuk rekonsiliasi. “Simposium dan pengungkapan kebenaran justru berguna untuk mengikhlaskan masa lalu, tetapi tidak melupakan mengambil pelajaran dengan apa yang salah, guna menuju rekonsiliasi,” .
“Suatu tragedi adalah pergumulan nasib yang tidak dapat dimenangkan. Tragedi tidak akan pernah berlalu karena peristiwanya selalu diingat. Rasa sakit dari penderitaan seseorang tidak dapat dibandingkan atau dipertukarkan dengan penderitaan orang lain. Tetapi hanya dapat ditemukan maknanya bila yang mengalami dapat memberi arti demikian bagi hidupnya.” (Nani Nurrachman)
Nani Nurrachman menulis buku untuk mengenang ayahnya, Sutoyo Siswomiharjo, korban G30S 1965 (Nani adalah adik dari Agus Widjojo).
Menanggapi soal dokumen rahasia AS, kata Agus Widjojo:
"Isu hantu komunis masih laku secara politis."
Menurut Agus Widjojo, penulisan ulang sejarah tidak bisa dilakukan tanpa rekonsiliasi.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengatakan isu komunis akan selalu digunakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan tertentu dan hingga kini masih laku dijual untuk mencapai kepentingan politik.
Hal itu dikatakannya menanggapi dokumen rahasia Amerika Serikat yang baru saja dibuka bahwa negara itu mengetahui skala pembunuhan massal dalam peristiwa tahun 1965. Tragedi tersebut masih menyisakan banyak ruang gelap dalam sejarah Republik Indonesia.
Pada 17 Oktober 2017, National Security Archive (NSA) menguak sejumlah dokumen laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada periode 1964-1968.
Terdapat hal baru yang ada dalam dokumen berupa 39 korespondensi setebal 30.000 halaman tersebut. Sebut saja soal peran Adnan Buyung Nasution, ide membunuh Omar Dani, gagasan Angkatan Darat untuk kemungkinan menjatuhkan Presiden Soekarno, hingga aksi-aksi rasialis terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo menyatakan periode sejarah tragedi 1965 memang harus dikuak guna memudahkan proses rekonsiliasi.
"Masyarakat harus mampu melakukan refleksi melihat peristiwa 1965 dari sudut pandang Indonesia dalam era Sekarang ," kata Agus.
Sebagai putra Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang menjadi korban 30 September 1965, Agus terlibat aktif dalam rekonsiliasi dan penguakan sejarahnya. Ia adalah Ketua Dewan Pengarah Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang dilangsungkan tahun 2016.
Simposium itu merupakan kegiatan bertemakan tragedi 1965 yang pertama kalinya yang didukung pemerintah. Agus sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional berperan penting hingga bisa berlangsung. Selain itu, Agus juga terlibat aktif di dalam Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang berisikan keturunan para korban dan pelaku sejarah 1965.
Agus menerima Tim BBC Indonesia yang terdiri dari Rebecca Henschke, Tito Sianipar, dan Haryo Wirawan, dalam wawancara khusus di kantornya pada Selasa, 17 Oktober 2017.
Pria kelahiran Solo, 8 Juni 1947 itu menanggapi berbagai hal terkait isi dokumen Amerika yang baru dibuka, dan menyampaikan pandangannya soal apa yang perlu dilakukan Indonesia sebagai bangsa.
Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan masyarakat Indonesia belum siap melakukan rekonsiliasi terkait peristiwa 1965.
Untuk bisa dikatakan siap, masyarakat harus mampu mengadakan refleksi melihat peristiwa 1965 dari sudut pandang Indonesia Sekarang.
Sekarang ini masih banyak yang menempatkan dirinya dalam tragedi 1965. Jadi pertentangan 1965 masih ada dalam hati mereka sekarang ini.
Harusnya mereka lepas. Lihat tragedi 1965 itu secara reflektif dan secara objektif dan percaya bahwa tujuan rekonsiliasi ini mulia. Rekonsiliasi bukan untuk menghukum atau menjustifikasi siapa salah dan siapa yang benar, melainkan untuk kepentingan bangsa agar bisa maju.
Harus bisa berdamai dengan masa lalu, dan mengambil pelajaran apa yang salah pada masa lalu sehingga bisa saling bunuh dalam jumlah yang besar. Itu penting dan tidak merugikan siapapun.
Masalahnya pola 1965, yaitu mobilisasi organisasi berlabel Islam oleh tentara untuk menghantam PKI, terjadi lagi sekarang ini. Isu kebangkitan PKI didegungkan kelompok yang sama...
Pola yang universal itu tidak selalu terjadi antara TNI Angkatan Darat dengan Islam. Itu soal kepentingan saja. Ada yang melihat pihak mana yang bisa digandeng untuk mencapai kepentingan politiknya. Buktinya satuan-satuan dalam TNI tidak ada yang bergerak.
Satu hal yang pasti, isu komunis akan selalu digunakan oleh mereka yang punya kepentingan tertentu. Siapapun itu. Isu hantu komunis masih laku dijual untuk mencapai kepentingan politik.
Luar biasa beliau adalah Jendral idola saya dan sangat disegani baik secara pemikiran, idealisme dan sikap perilakunya walaupun tidak Pernah menjadi Panglima TNI .
Semoga banyak menularkan hal yang positif pada TNI Generasi berikutnya bagaimana menjadi seorang tentara yang professional cinta kebangsaan dan berperi kemanusiaan.
Wallahu'alam bishowab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar